Berikan komentar
Infrastruktur
Target KemenPU: Konektivitas Jalan Pascabencana Di Sumatera Tembus Sebelum Nataru 2025/2026
Kementerian Pekerjaan Umum melakukan kerja darurat 24 jam untuk memulihkan akses jalan di tiga provinsi Sumatera yang terputus akibat ratusan titik longsor dan banjir, dengan target selesai sebelum libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.
Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang melakukan upaya percepatan luar biasa untuk memulihkan konektivitas darat di Pulau Sumatera pascabencana banjir dan tanah longsor besar-besaran. Menteri PUPR Dody Hanggodo menargetkan seluruh jalur utama nasional di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat kembali tembus sebelum periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Penanganan darurat ini dilaksanakan secara nonstop 24 jam dengan prioritas utama membuka akses bagi bantuan kemanusiaan dan logistik.
Data identifikasi per 2 Desember 2025 menunjukkan skala kerusakan yang sangat masif. Secara keseluruhan, terdapat 253 titik longsor dan 86 titik banjir yang merusak jalan nasional. Provinsi Aceh mencatat 46 titik longsor dan 34 titik banjir yang berdampak pada 35 ruas jalan serta menyebabkan 14 jembatan putus. Kondisi di lapangan masih sangat berat, dengan genangan banjir di beberapa lokasi di Aceh yang masih mencapai 80 sentimeter, menghalangi masuknya alat berat.
Di Sumatera Utara, kerusakan terkonsentrasi pada 144 titik longsor dan 20 titik banjir yang merusak 25 ruas jalan dan 4 jembatan. Fokus utama saat ini adalah membuka konektivitas dari pantai utara Sumatera menuju kawasan Tapanuli, yang merupakan satu-satunya akses logistik darat untuk wilayah tersebut. Sementara itu, Sumatera Barat mencatat 63 titik longsor dan 32 titik banjir yang mengganggu 30 ruas jalan nasional serta menyebabkan tiga jembatan mengalami scouring atau kikisan dasar yang membahayakan.
Berbagai upaya penanganan darurat sedang digelar. Untuk jembatan yang putus, Kementerian PU mulai melakukan pemasangan Jembatan Bailey pada lokasi-lokasi prioritas. Pada ruas jalan, pekerjaan meliputi pengisian agregat dan aspal untuk jalan yang amblas, pemasangan bronjong dan geotekstil, pembuatan dinding penahan tanah, serta penutupan longsoran dengan terpal. Seluruh pekerjaan darurat ini ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat 16 Desember 2025.
Perlahan, kemajuan mulai terlihat. Menteri Dody melaporkan bahwa di ruas Sigli–Bireuen di Aceh dan arah Sibolga di Sumut, akses telah mulai terbuka. "Hari ini truk-truk kecil sudah bisa masuk sehingga bantuan bisa segera bergulir. Ini sangat krusial karena sebelumnya bantuan harus lewat laut," ujarnya. Pemerintah juga mengerahkan semua alat berat yang ada dan jika kurang akan didatangkan dari provinsi tetangga seperti Riau, Bengkulu, dan Lampung.
Pemulihan ini memiliki arti yang sangat kritis, mengingat bencana telah menimbulkan korban jiwa yang signifikan. Data terbaru dari BNPB menyebutkan total korban meninggal di ketiga provinsi mencapai 604 jiwa, dengan 468 orang masih dinyatakan hilang. Ribuan warga juga masih mengungsi, seperti di Tapanuli Utara yang menampung lebih dari 15.000 pengungsi. Membuka akses jalan berarti mempercepat penyaluran bantuan kepada mereka yang terdampak.
Target penyelesaian sebelum Nataru bukan hanya soal konektivitas, tetapi juga pemulihan sosial-ekonomi. Dengan pulihnya akses darat, mobilitas masyarakat untuk bertemu keluarga dan aktivitas ekonomi pascabencana diharapkan dapat kembali berjalan. Langkah cepat Kementerian PU ini merupakan respons langsung terhadap arahan Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana.
(Dharma Sakti)
Baca Juga: Hutama Karya Perkuat Fondasi Pemerintahan Baru Dengan Garap Kawasan Yudikatif Dan Legislatif Di IKN
Tag
Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.
